TTS PKN KELOMPOK 5

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 1. pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tata cara perubahan terhadap?
  2. 4. Perubahan Keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun...
  3. 7. Tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah Periode berlakunya
  4. 9. Perubahan fundamental dari sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh...
  5. 11. Ada berapa amandemen dalam undang-undang dasar
  6. 12. proses perubahan UUD harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat agar mencerminkan asas keterbukaan. apa istilah lain dari keterbukaan tersebut?
  7. 13. Perubahan UUD bertujuan untuk menyempurnakan sistem ini di Indonesia.
  8. 14. Lembaga yang dihapus sebagai hasil amendemen UUD.
  9. 16. Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan untuk membatasi kekuasaan _______ dan pemberdayaan DPR.
  10. 19. Perubahan kedua UUD NRI tahun 1945 disahkan dalam sidang tahunan MPR 2000 terdiri atas 25 pasal dan ... ayat
  11. 20. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 menambahkan bab baru yang terdiri dari materi pokok, salah satunya adalah Bab tentang Hak _______ Manusia.
Down
  1. 2. dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satunya adalah kekuasaan presiden di?
  2. 3. Salah satu dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kedaulatan negara adalah perubahan dari yang bersifat subjektif menjadi bersifat _______ (dilakukan menurut UUD).
  3. 5. Untuk mengubah pasal-pasal UUD Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR
  4. 6. Badan yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD
  5. 8. UUD 1945 berlaku pada 5 juli 1959 sampai?
  6. 10. Istilah yang digunakan untuk perubahan UUD dengan cara mengganti beberapa pasal tanpa mengubah keseluruhan isi UUD.
  7. 15. Kekuasaan yang pada Amandemen Pertama (1999) kewenangannya dalam membentuk UU dialihkan dari Presiden kepada DPR.
  8. 17. Singkatan dari badan penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah
  9. 18. Jumlah maksimal masa jabatan Presiden setelah amandemen.