Pendidikan Pancasila Kelas 11

12345678910111213141516171819202122232425
Across
  1. 5. Teori yang menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan.
  2. 6. Suatu susunan atau urutan mengenai suatu hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas,” “bawah,” atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya.
  3. 7. Sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.
  4. 8. Kondisi di mana seseorang menjadi obsesi berlebihan terhadap suatu hal, seperti ajaran, agama, politik, dan lain-lain.
  5. 9. Penambahan perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi berupa tindakan mengubah teks atau tulisan pada dokumen resmi.
  6. 12. Peraturan tak tertulis, permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi dan sebagainya.
  7. 13. Keadaan atau tindakan yang menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya.
  8. 16. Prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yang menganjurkan pemerintahan otoriter.
  9. 18. Sebuah paham atau pandangan yang dikemukakan oleh Karl Marx.
  10. 19. Kepercayaan atau doktrin yang dipegang oleh sebuah agama atau organisasi yang sejenis untuk bisa lebih otoritatif.
  11. 20. Suatu Kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis.
  12. 22. Bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian).
  13. 23. Rasa nasionalisme yang berlebihan atau sikap kesetiaan ekstrem terhadap suatu pihak atau keyakinan tanpa mau mempertimbangan pandangan alternatif.
  14. 24. penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri.
  15. 25. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.
Down
  1. 1. Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya.
  2. 2. Direktur Ilmiah proyek Manhattan.
  3. 3. Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
  4. 4. Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur).
  5. 10. Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
  6. 11. Alat musik tuts yang termasuk ke dalam alat musik dawai dan perkusi.
  7. 14. Ideologi yang dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi, Adam Smith.
  8. 15. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
  9. 17. Sistem organisasi ekonomi, politik, atau sosial yang melibatkan asosiasi warga ke dalam beberapa himpunan korporat.
  10. 21. Ibukota Hungaria.