TTS PPKn

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Across
  1. 5. kondisi kebuntuan dalam konflik ketika kedua belah pihak tidak mampu mencapai kemenangan atau kesepakatan.
  2. 8. kepala pemerintahan dalam sistem parlementer yang bertanggung jawab kepada parlemen.
  3. 10. proses penyelesaian konflik melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan yang diterima semua pihak.
  4. 13. tindakan terorisme yang menimbulkan ketakutan luas serta korban jiwa tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan.
  5. 14. mencintai dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia dengan menanam rasa nasionalisme kepada anak usia dini adalah contoh sila ke
  6. 17. dalam konteks strategi pertahanan negara berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional melalui kebijakan yang bijaksana dan pengelolaan konflik kepentingan.
  7. 18. tokoh yang menolak masuknya pasukan APRIS ke Makassar dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan Andi Azis.
  8. 20. sistem yang dihapus dalam UUD 1950 meskipun sebelumnya dianut dalam Konstitusi RIS.
  9. 21. kegiatan politik yang melibatkan rakyat untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap suatu kebijakan atau undang-undang.
  10. 22. seseorang atau kelompok untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri serta menganggap budaya sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lain, sehingga sering menimbulkan sikap merendahkan atau prasangka terhadap kelompok berbeda.
  11. 23. bentuk referendum yang meminta pendapat rakyat terhadap undang-undang yang sudah berlaku namun masih diperdebatkan.
  12. 25. Sebagai suatu bentuk pemerintahan mengandung pengertian penyelenggara negara yang atau oleh dan untuk republik Sebagai pemerintahan dilaksanakan kepentingan
  13. 27. pihak yang menuntut pembentukan pemerintahan tandingan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.
  14. 28. dalam arti pemerintahan berarti mencakup seluruh lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara.
  15. 29. sikap atau tindakan yang tidak menghargai dan menolak perbedaan agama, suku, budaya, maupun pendapat.
  16. 31. bentuk diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan usia, baik terhadap kelompok usia lanjut maupun usia muda, yang menyebabkan perlakuan tidak adil.
  17. 32. bentuk negara federasi yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti negara bagian atau provinsi yang memiliki otonomi luas.
  18. 33. sikap memisahkan diri secara sosial dari kelompok lain dan menganggap kelompoknya paling benar sehingga menutup diri dari perbedaan.
  19. 38. kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang yang dijalankan oleh DPR bersama presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Down
  1. 1. sikap cinta tanah air yang dapat ditumbuhkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
  2. 2. proses penyelesaian sengketa melalui keputusan lembaga peradilan atau pihak ketiga yang berwenang.
  3. 3. era baru dalam pemerintahan Indonesia yang dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, yang ditandai dengan tuntutan demokratisasi, transparansi, dan pembatasan kekuasaan.
  4. 4. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan
  5. 6. cara penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang berwenang untuk memberikan keputusan akhir yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berselisih.
  6. 7. sikap saling memahami dan menghormati perbedaan sebagai bentuk kelanjutan dari rasa menghargai.
  7. 8. tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya masalah agar dampak negatif dapat dihindari.
  8. 9. paham yang menghendaki perubahan secara drastis dalam tatanan sosial dan politik serta sering kali ditempuh dengan cara-cara ekstrem atau kekerasan.
  9. 11. tokoh militer yang membentuk Dewan Banteng pada 20 Desember 1956 sebagai bagian dari dinamika politik daerah yang menuntut perubahan dalam pemerintahan pusat saat itu.
  10. 12. jenis ancaman terhadap NKRI yang tidak menggunakan kekuatan senjata, seperti penyebaran hoaks, provokasi isu SARA, perang informasi, maupun tekanan ekonomi dan ideologi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
  11. 15. bentuk diskriminasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa satu jenis kelamin lebih unggul dibandingkan yang lain.
  12. 16. sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara tegas sesuai teori Trias Politika Montesquieu, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
  13. 19. tokoh yang memimpin pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai gerakan separatis yang bertentangan dengan keutuhan NKRI.
  14. 24. bentuk ancaman militer paling serius yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kedaulatan dan keselamatan negara lain.
  15. 26. bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara.
  16. 30. tempat di mana Andi Azis ditangkap dan diadili setelah gerakannya berhasil ditumpas oleh pasukan APRIS.
  17. 31. dalam konteks monarki adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja atau ratu tanpa dibatasi oleh konstitusi atau lembaga perwakilan rakyat.
  18. 34. sikap yang melihat masalah sebagai tantangan untuk diselesaikan dengan inisiatif dan solusi kreatif.
  19. 35. sebutan lain untuk negara yang berbentuk negara kesatuan, yaitu negara yang kekuasaan tertingginya berada pada pemerintah pusat dan tidak terbagi kepada negara bagian yang berdaulat.
  20. 36. upaya penyelesaian konflik melalui bantuan pihak ketiga yang netral guna mencapai kesepakatan bersama.
  21. 37. Membantu pekerjaan rumah dan kegiatan laimya dalam keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Azam yang membantu menyaou dan TPA yang diingatkan untuk menabung adalah contoh dari sila ke