APBN dan APBD - XI-M

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
Across
  1. 3. Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik.
  2. 5. Salah satu fungsi anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya
  3. 6. Dana dari pusat ke daerah untuk kebutuhan khusus sesuai prioritas nasional
  4. 8. Kebijakan dalam APBN dimana pemerintah menetapkan belanja negara lebih besar dari pada penerimaan negara
  5. 13. Salah satu sumber pendapatan daerah dari pelayanan kepada masyarakat
  6. 14. Bentuk hukum dari APBD yang telah disepakati bersama.
  7. 17. Surat utang negara yang diterbitkan untuk menutup defisit anggaran.
  8. 19. Dana Hasil pendapatan ini berasal dari dana bagi hasil, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  9. 21. Salah satu fungsi anggaran negara untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi
  10. 23. Alokasi belanja modal yang bertujuan membangun fasilitas umum seperti jalan dan jembatan.
  11. 25. Prinsip penggunaan anggaran untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal.
  12. 26. Dana Hasil pendapatan ini berasal dari pajak daerah, yaitu retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
  13. 28. Proses pemeriksaan formal terhadap laporan keuangan pemerintah oleh lembaga berwenang.
  14. 31. Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada instansi tertentu.
  15. 32. Suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan
  16. 33. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu
  17. 34. Sistem tarif pajak di mana persentasenya semakin besar seiring meningkatnya nilai objek.
Down
  1. 1. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu
  2. 2. Alokasi anggaran untuk membantu meringankan beban biaya produksi atau konsumsi masyarakat.
  3. 4. Salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan
  4. 7. Salah sat fungsi dalam kebijakan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  5. 9. Bagian laba BUMN yang menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak.
  6. 10. Penerimaan negara dalam APBN dimana pemerintah tidak perlu membayar kembali serta tidak mengikat
  7. 11. Proses pencocokan data keuangan antara pusat dan daerah agar akurat
  8. 12. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
  9. 15. Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran
  10. 16. Salah satu jenis belanja negara yang dibayarkan atas peminjaman utang.
  11. 18. Salah satu jenis pajak yang harus ditanggung oleh keluarga
  12. 20. Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah
  13. 22. Rencana keuangan tahunan negara pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah
  14. 24. Pajak yang dipungut pemerintah pusat terhadap penghasilan individu atau badan
  15. 27. Keuntungan BUMN/BUMD yang sebagian disetorkan ke kas negara atau daerah.
  16. 29. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah
  17. 30. Sistem pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
  18. 31. Pajak atas barang mewah untuk mengendalikan konsumsi
  19. 33. Singkatan untuk anggaran negara yang mengalami perubahan di tengah tahun berjalan.