Bab 1 Konsep Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah

123456789101112131415161718192021222324252627282930
Across
  1. 1. Prinsip nilai yang mencatat aset sebesar nilai perolehannya
  2. 6. Basis SAP yang mengakui pendapatan dan beban dalam pelaporan finansial
  3. 9. Salah satu sumber pendanaan sektor publik
  4. 11. Prinsip akuntansi yang menerapkan perlakuan akuntansi yang sama setiap periode
  5. 15. Sistem pencatatan berpasangan yang melibatkan debit dan kredit
  6. 19. Penyediaan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat
  7. 22. Proses identifikasi pencatatan pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan
  8. 23. Badan usaha milik negara yang labanya menjadi sumber pendanaan sektor publik
  9. 24. Pemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
  10. 26. Motive utama organisasi sektor swasta
  11. 27. Karakteristik struktur organisasi sektor publik yang kaku dan berhierarki
  12. 28. Asumsi bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai entitas terpisah
  13. 29. Selisih antara aset dan kewajiban dalam laporan keuangan
  14. 30. Contoh lokasi daerah otonom di Indonesia
Down
  1. 2. Salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi lingkungan sektor publik
  2. 3. Kepala daerah provinsi yang juga merupakan wakil pemerintah pusat
  3. 4. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan
  4. 5. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur atau instansi vertikal
  5. 7. Basis akuntansi yang mengakui penerimaan dan pengeluaran saat uang diterima atau dibayar
  6. 8. Prasyarat normatif laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan
  7. 10. Faktor lingkungan sektor publik yang meliputi suku ras agama dan budaya
  8. 12. Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
  9. 13. Motive utama organisasi sektor publik dalam memberikan layanan
  10. 14. Asumsi kesinambungan entitas bahwa pemerintah tidak akan dilikuidasi
  11. 16. Faktor lingkungan yang mencakup pertumbuhan dan struktur usia penduduk
  12. 17. Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
  13. 18. Sistem pencatatan tunggal yang digunakan sebelum UU No 17 Tahun 2003
  14. 20. Badan usaha milik daerah yang menyumbang pendapatan daerah
  15. 21. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
  16. 25. Buku Kas Umum yang digunakan dalam sistem pembukuan tunggal