Demokrasi Indonesia
Across
- 2. Lembaga yang didirikan di Indonesia untuk menangani kasus-kasus KKN secara serius
- 7. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia setelah Orde Baru, yang berlandaskan pada Pancasila
- 8. Lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi
- 11. Sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen sistem presidensial dan parlementer
- 13. Lembaga yang memilih perdana menteri dalam sistem parlementer Indonesia
- 15. Posisi yang dipegang oleh presiden dalam sistem pemerintahan presidensial
- 16. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- 18. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966, di mana kekuasaan berada di tangan Presiden
- 19. Posisi yang tidak dimiliki dalam sistem presidensial, karena semua eksekutif dijalankan oleh presiden
Down
- 1. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, yang dipicu oleh tindakan PKI terhadap para jenderal TNI
- 3. Sistem pemerintahan yang mengedepankan hubungan erat antara eksekutif dan legislatif, dimana pemerintah dipilih oleh parlemen
- 4. Dokumen yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer
- 5. Lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan dan melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah
- 6. KY dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, dan merupakan lembaga yang bersifat
- 9. Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang dasar negara
- 10. Proses yang memulai perubahan dalam struktur politik Indonesia, termasuk pembaruan dalam sistem politik dan pemerintahan
- 12. Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer yang berfungsi sebagai pemimpin negara
- 14. Pemilihan yang diadakan di Indonesia sejak Reformasi, di mana rakyat memilih pemimpin mereka secara langsung
- 17. Presiden yang mengeluarkan supersemar
- 20. Lembaga yang bertugas memberi pertimbangan hukum kepada presiden dan lembaga negara lainnya