E-Government

1234567891011121314
Across
  1. 5. Penjaminan keamanan SPBE yang dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
  2. 6. Tim yang bertugas untuk melakukan koordinasi sebagai upaya mengakselerasi terwujudnya pemerintahan digital.
  3. 9. Jenis hubungan antara pemerintah dengan bisnis.
  4. 10. Tahap pertama E-Government menurut Model World Bank.
  5. 11. kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
  6. 13. Centric pendekatan layanan berdasarkan sudut pandang dari pengguna atau masyarakat daripada sudut pandang pemerintahan.
  7. 14. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Down
  1. 1. Kerangka Peraturan Presiden yang melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.
  2. 2. Aplikasi untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya.
  3. 3. Urgensi implementasi E-Government yang berfokus kepada perancangan strategi untuk melayani pelanggan.
  4. 4. Penjaminan keamanan SPBE yang dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
  5. 7. Aplikasi teknologi berbasis web yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat.
  6. 8. Alat untuk mencetak dokumen kependudukan.
  7. 9. Jenis layanan E-Government pada layanan imigrasi.
  8. 12. Layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian.