Hubungan Antar Regulasi

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 2. Pasal 22 tahun 1999 mengenai.
  2. 4. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas.
  3. 7. Contoh regulasi yang terkenal adalah Undang-Undang Persaingan Usaha di banyak negara, yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen, yaitu regulasi.
  4. 10. Contoh Regulasi ekonomi yang terkenal adalah Undang-Undang Persaingan Usaha di banyak negara, yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan.
  5. 12. Siapa yang membentuk Regulasi.
  6. 14. Peraturan peraturan itu dalam istilah formal disebut.
  7. 15. Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
  8. 17. Antarperaturan atau UU itu selain memunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalamm pasal 7 UU no 12 tahun 2011 juga harus ... dan memiliki kolerasi yang positif
  9. 18. Nama lain Regulasi.
  10. 19. Dalam hal suatu undang undang diduga bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 penguujiannya dilakukan oleh.
  11. 20. Konstitusi tidak tertulis disebut juga.
Down
  1. 1. Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya di sebut hak menguji.
  2. 3. Hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boelh terjadi tumpah tindih antarperaturan. jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan, yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara disebut.
  3. 5. Sistem Regulasi disebut juga.
  4. 6. Regulasi yang dalam proses perumusannya melibatkan berbagai pihak yaitu regulasi.
  5. 8. Pasal 12 Tahun 2011 berisikan tentang pasal.
  6. 9. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati\walikota, dibiayai oleh.
  7. 11. Urutan jabatan atau pangkat kedudukan, yang merupakan tingkat wewenang dari yang paling bawah hingga paling atas.
  8. 13. Jika dilihat dari hierarki hukum, maka konstitusi sebagai hukum dasar yang mencakup Undang-Undang Dasar sifatnya paling tinggi dan.
  9. 16. Tampak jelas, bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki, dari UUD 1945 hingga peraturan daerah.