TTS PPKN
Across
- 2. Pelaksana kekuatan legistalif di Indonesia berdasarkan UUD 1945
- 5. Sebutan untuk teori yang berisi bahwa hak dan kewajiban berhubungan timbal balik
- 6. Kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia
- 8. Dalam Sishankamrata, TNI dan POLRI sebagai kekuatan ..., dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
- 9. Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dalam pasal 30 ayat (3)
- 11. Penghentian penggunaan penyebutan "Pribumi" dan "Non-Pribumi" melalui Inpres No. 26 Tahun 1988, dilakukan karena dinilai berbau
- 14. Suatu paham yang tidak mengakui kepemilikan secara individual
- 16. Orang asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu
- 17. Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia disebut
- 18. Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka
- 20. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, merupakan bunyi dari pasal 27 ayat
- 22. Sesuatu yang harus dilakukan
Down
- 1. Sebutan untuk negara Indonesia adalah negara
- 3. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional, merupakan pengertian secara
- 4. Sebutan untuk orang yang memiliki kewarganegaraan ganda
- 7. Bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pemerintah) disebut
- 10. Filsafat kebebasannya Mill (1996)yang menyatakan bahwa lahirnya HAM dilandasi dua hak yang paling ...., yaitu hak persamaan dan hak kebebasan
- 12. Hukum dasar tidak tertulis
- 13. Faktor yang muncul dari dalam NKRI adalah faktor
- 15. Ancaman yang tidak memakai kekuatan bersenjata api tetapi akan merugikan atau membahayakan negara jika dibiarkan yaitu ancaman
- 19. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional salah satunya adalah adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu
- 21. Konstribusi wajib kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung,dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat