Remedial Ekonomi: Nadya Arika Putri XI Sosial 5
Across
- 4. Kebijakan mengurangi jumlah uang beredar disebut kebijakan uang
- 6. Pungutan daerah atas pemakaian jasa atau pemberian izin dari pemda
- 11. Kebijakan fiskal berupa memangkas belanja untuk tekan inflasi
- 12. Anggaran yang digunakan jika draf APBN baru ditolak oleh DPR
- 15. Pemberian sukarela dalam atau luar negeri yang tidak perlu dikembalikan
- 16. Pendapatan murni daerah yang digali dari potensi wilayahnya sendiri
- 17. Kenaikan harga barang secara umum karena uang beredar terlalu banyak
- 18. Kebijakan moneter berupa penyesuaian tingkat suku bunga bank
- 19. Kebijakan moneter memperjualbelikan surat berharga di pasar
- 21. Dana transfer pusat untuk memeratakan kemampuan belanja rutin daerah
- 22. Lembaga kementerian yang menyusun
- 23. Instrumen cadangan uang tunai minimum bank umum di bank sentral
- 26. Fungsi anggaran untuk membagi dana secara adil demi pemerataan
- 27. Kebijakan fiskal berupa menaikkan belanja untuk dorong ekonomi
- 28. Dana transfer pusat berdasarkan persentase hasil alam atau pajak
- 29. Iuran wajib warga negara kepada negara tanpa imbalan langsung
Down
- 1. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD
- 2. Kondisi saat belanja negara lebih besar daripada pendapatan
- 3. Bantuan dana dari pemerintah untuk memotong harga jual barang
- 5. Dasar hukum pengesahan APBD yang diterbitkan pemerintah daerah
- 7. Bank sentral yang memegang otoritas moneter di Indonesia
- 8. Bentuk penerimaan negara bukan pajak dari hasil tambang atau migas
- 9. Dana transfer pusat untuk kegiatan fisik khusus prioritas nasional
- 10. Kondisi saat pendapatan negara lebih besar daripada belanja
- 13. Pungutan atas barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan
- 14. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara
- 18. Penurunan nilai mata uang secara terus-menerus disebut
- 20. Fungsi anggaran untuk membiayai fasilitas umum dan infrastruktur
- 24. Kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar
- 25. Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disahkan oleh DPR