Sejarah

12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Across
  1. 2. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disebut juga
  2. 6. salah satu hak DPR
  3. 10. Rekonstruksi dan Rasionalisasi disebut juga dengan
  4. 11. presiden Indonesia setelah Soeharto yang mengundurkan diri
  5. 14. orang yang memimpin Sidang Istimewa MPR yang melengserkan Soeharto
  6. 18. peran ganda ABRI disebut juga sebagai
  7. 19. pemegang kekuasaan tertinggi negara
  8. 22. perundingan yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada ris pada tahun 1949
  9. 26. pd 15 Agustus 2003 dibentukny lembaga
  10. 30. presiden yang masa pemerintahanny hny 2 Thun
  11. 31. penyederhanaan partai politik didasarkan pada kesamaan
Down
  1. 1. surat ini dikeluarkan oleh presiden Soekarno yang isinya memerintahkan Letjen Soeharto segera memulihkan keamanan negara
  2. 3. tugas MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah menetapkan
  3. 4. penggagas utama sistem parlementer
  4. 5. presiden ke 5 RI
  5. 7. kolonel isdiman gugur pada pertempuran
  6. 8. partai yang mendominasi pada masa orde baru adalah
  7. 9. istilah pembangunan di segala bidang yang direncanakan secara bertahap
  8. 12. landasan program pembangunan jokowi-jk yang dilaksanakan didasarkan pada konsep
  9. 13. salah satu tuntutan utama gerakan Reformasi
  10. 15. pelopor Tritura adalah warga negara yang tergabung dalam
  11. 16. diskriminasi dan kekerasan kepada etnis Tionghoa terjadi pada masa
  12. 17. kabinet pertama pada masa Orde Baru
  13. 20. landasan politik luar negeri yang dianut pemerintahan jokowi-jk adalah politik luar negeri bebas aktif yang berbasis negara
  14. 21. sejarawan yang menilai 5 lembaga anti korupsi pada masa orde Baru adalah
  15. 23. bantuan untuk pendidikan pada masa SBY-JK
  16. 24. hak sipil adalah hak untuk mendapatkan pengadilan yang
  17. 25. asas yang digunakan pada pemilu selama masa orba
  18. 27. salah satu lembaga negara baru yang muncul pada era Reformasi
  19. 28. UU nomor 18 tahun 2021 berisi tentang otonomi khusus provinsi
  20. 29. Kebijakan yang diterapkan Orde Baru untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan