TTS

12345678910111213141516171819
Across
  1. 4. Motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri
  2. 6. Kusumo Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
  3. 11. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
  4. 12. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  5. 13. pemenuhannya.
  6. 15. hukum Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat
  7. 16. Tenggang rasa
  8. 17. Ketika seseorang tidak membayar pajak, maka Ia telah melanggar .... sebagai warga negara.
  9. 19. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
Down
  1. 1. POLITIKA indonesia menganut paham .... untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
  2. 2. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia
  3. 3. Cara represif biasanya dilakukan oleh pihak
  4. 5. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
  5. 7. sosial Core value dari sila kelima Pancasila.
  6. 8. Nilai yang terkandung dalam sila pertama dari
  7. 9. Kasus pengingkaran kewajiban
  8. 10. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan.
  9. 14. hukum pidana.
  10. 17. Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002
  11. 18. Yang menjamin hak dan kewajiban warga negara