TTS
Across
- 2. Lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan dibidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4. Lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang adalah lembaga
- 5. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat
- 7. Badan hukum politik yang menyelenggarakan serta mengakomodir jaminan sosial
- 13. Sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif
- 15. Upaya hukum yang diajukan MA untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan
- 16. Ibu Kota Nusantara
- 17. Sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat
- 18. Lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara
- 19. Lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut dengan
- 20. Lembaga yang mengatasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli/persaingan usaha tidak sehat
- 22. Hak Asasi Manusia
- 24. Lembaga negara yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 25. Gelar umum untuk kepala negara
- 27. Lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara independen adalah lembaga
- 28. Proses menetapkan kendali asing atas wilayah atau rakyat yang disasar untuk tujuan penanaman
- 29. Segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal yang memiliki pengaruh dan andil terhadap kebijakan pemerintahan dinamakan?
- 31. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden
- 32. Perubahan dan menambahkan, dapat mengganti, menghilangkan bagian tertentu, dan dapat menambahkan pada bagian yang telah ada
- 35. Anggaran pendapatan dan belanja negara
- 36. Lembaga negara yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberikan saran kepada presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat hakim di seluruh wilayah Indonesia
- 39. Kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan
- 40. Membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara adalah peran lembaga negara dibidang
Down
- 1. Pemisahan kekuasaan yaitu konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang
- 3. Keadaan suatu bangsa yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi oleh pihak asing
- 6. Situasi atau kondisi yang mendukung terjadinya suatu hal
- 8. Negara lembaga yang memiliki wewenang melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu
- 9. Lembaga negara dalam bahasa Inggris disebut dengan
- 10. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
- 11. Lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tertinggi
- 12. Paham ideologi yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek
- 14. Kecenderungan seseorang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain
- 15. Peran lembaga negara yang lebih berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat adalah peran lembaga negara dibidang
- 20. Lembaga dibidang pertahanan dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara
- 21. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sebuah penguasa monarki
- 23. Keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan
- 26. Lembaga yang hanya menjalankan administrasi yang bersifat ketatanegaraan
- 30. Proses peraturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan
- 32. Lembaga penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara
- 33. Pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder
- 34. Lembaga yang bertugas untuk menjalankan dan mengimplementasikan undang-undang adalah lembaga
- 37. Lembaga negara yang memiliki peran membuat UU, mengawasi pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi daerah
- 38. Salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang memutuskan pembubaran parpol