TTS

12345678910111213141516171819
Across
  1. 1. peraturan perundang-undangan yang di bentuk olehDPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
  2. 4. manfaat serta dampak pengembangan ilmu pengetahuantidak bertentangan dengan Pancasila, mendukung/mewujudkanPancasila
  3. 5. Sikap public atau masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya, keseluruhan nilai social yang berhubungan dengan hukum beserta sikap yang memengaruhinya.
  4. 8. dijadikan metode berpikir (dasar dan arah) dalammengembangkan ilmu pengetahuan
  5. 9. hakikat ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidakmengenal titik henti
  6. 11. UU disetujui bersama dengan Presiden dan DPR, sedangkan Perpu ditetapkan oleh
  7. 12. Perda Prov di bentuk oleh DPRD Prov dengan persetujuan Gubernur Sedangkan Pergub ditetapkan oleh
  8. 16. keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum
  9. 17. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh
  10. 18. Lembaga yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Presiden adalah lembaga
  11. 19. dalam pemberian kesempatan kepadamasyarakat untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan/atau pembahasan Raperda merupakan aspek
Down
  1. 2. menyangkut keputusan dalam kasus konkret yang mempunyai kekuatan mengikat karena sah menurut hukum termasuk kedalam kaidah hukum
  2. 3. perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri.
  3. 6. mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui sistem pemilu termasuk kedalam bentuk pemerintahan republik
  4. 7. sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud
  5. 10. Prinsip otonomi daerah yang luas, menempatkan pemerintah pusat sebagaiotoritas tertinggi termasuk kedalam bentuk negara
  6. 11. dalam pembentukan Perda, perluadanya pengawasan berupa pengawasan preventif terhadap Raperdamaupun represif terhadap Perda merupakan salah satu aspek
  7. 13. menyangkut aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupanmasyarakat, Bentuk hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan termasuk kedalam kaidah hukum
  8. 14. Dalam pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011, TAP MPR secara hierarkis beradadi bawah UUD NRI 1945 dan di atas UU/Perp termasuk kedalam Ketetapan
  9. 15. Menjelaskan bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanismekelembagaan, berupa lembaga pembuat UU, pengadilan, serta lembaga lain yang berwenangmenegakkan dan menerapkan hukum