Tts

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 2. Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang undang untuk mencapai kemakmuran rakyat
  2. 4. Entitas yang memegang hak kepemilikan modal serta kontrol utama atas perusahaan berstatus BUMN
  3. 5. Orang atau lembaga yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau mengurangi nilai guna
  4. 7. Badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya
  5. 8. Penanaman modal oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi
  6. 11. Jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang di pasar internasional atau negara mitra dagang
  7. 14. Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus
  8. 16. Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola anggaran melalui instrumen pajak dan belanja
  9. 18. Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam wilayah suatu negara
  10. 19. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
  11. 20. Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah guna melayani kepentingan publik
Down
  1. 1. Kebijakan moneter yang diterapkan dengan cara mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi laju inflasi
  2. 3. Bentuk BUMN yang tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum namun tetap mencari keuntungan
  3. 6. Sektor ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau korporasi non pemerintah
  4. 9. Cabang ilmu sosial yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas
  5. 10. Fungsi manajemen yang berkaitan dengan penarikan penempatan dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi
  6. 12. Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik di dalam maupun luar negeri
  7. 13. Seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien
  8. 15. Surat berharga yang menjadi bukti penyertaan modal seseorang atau pihak tertentu dalam sebuah perusahaan
  9. 17. Dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah