TTS EKONOMI
Across
- 3. Kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintahan
- 4. Jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan
- 6. Undang undang yang mengatur APBN
- 9. Badan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di indonesia
- 13. Kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi inflasi
- 16. Penarikan uang dari peredaran untuk mengurangi jumlah uang beredar
- 18. Penambahan jumlah uang beredar untuk merangsang ekonomi
- 19. Salah satu pos pengeluaran APBN untuk pembangunan infrastruktur
- 20. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan
- 22. Instrumen kebijakan fiskal yang melibatkan perubahan tingkat pajak
- 23. Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah
- 24. Kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar dan tidak dikenakan pajak
- 26. Pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah
- 28. Salah satu sumber penerimaan APBN yang berasal dari pungutan atas badang dan jasa
- 29. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran APBN
- 30. Kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan perpajakkan
Down
- 1. Istilah untuk proses penyusunan dan penetapan APBN
- 2. Salah satu instrumen kebijakan moneter untuk menetapkan bunga pinjaman
- 5. Pungutan wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum
- 7. Jumlah uang yang beredar dimasyarakat
- 8. Target inflasi yang ditetapkan oleh bank sentral
- 10. Sisa lebih pembiayaan anggaran, terjadi jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran
- 11. Kebijakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar
- 12. Pembayaran rutin yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
- 14. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari ………… pemerintah
- 15. Salah satu fungsi APBN untuk pemerataan pendapatan
- 17. Singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara
- 21. Pajak yang dikenakan atas barang impor
- 25. Anggaran pendapatan dan belanja ……… (perkotaan dan pedesaan)
- 27. Singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah