TTS PKn

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Across
  1. 2. Prinsip yang bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama.
  2. 5. Sikap menahan diri, bersikap sabar, dan membiarkan orang berpendapat lain.
  3. 9. Keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI.
  4. 11. Istilah harmoni berasal dari bahasa Yunani dari kata ... yang berarti terikat secara serasi
  5. 12. Perbedaan ... dan ideologi sering kali menjadi sumber konflik dalam masyarakat menjelang pemilu.
  6. 15. Sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri.
  7. 18. Sikap atau paham yang menganggap suatu kelompok, budaya, atau pandangan sebagai satu-satunya kebenaran.
  8. 20. Bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara bagian.
  9. 21. Pembangunan ... yang merata dapat menjembatani komunikasi antarkelompok yang berbeda.
  10. 23. Kondisi di mana dua atau lebih pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat mencapai kesepakatan atau memenangkan pertempuran.
  11. 25. Keanekaragaman itu bersatu dalam satu ... yang pada gilirannya justru memperkaya persatuan bangsa.
  12. 29. Kecenderungan suatu kelompok atau individu untuk menilai kelompok atau budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. DISKRIMINASI: Pembedaan secara sengaja terutama dalam lapangan politik terhadap golongan-golongan tertentu.
  13. 30. Contoh pihak ketiga yang netral dalam proses ajudikasi untuk membuat keputusan.
  14. 31. Salah satu corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik.
  15. 33. Segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI.
  16. 37. Perlakuan yang buruk terhadap penyandang ... merupakan salah satu jenis diskriminasi.
  17. 38. Negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan, adat istiadat, dengan ciri khasnya masing-masing
Down
  1. 1. Bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang saling menentang antara satu dengan yang lainnya.
  2. 3. Singkatan dari Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI.
  3. 4. Upaya penyelesaian konflik dengan pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
  4. 6. Toleransi menciptakan lingkungan yang ... di mana berbagai pandangan dapat didengar tanpa rasa takut.
  5. 7. Kepercayaan bahwa satu ras lebih unggul dari ras lain, sering kali berdasarkan warna kulit.
  6. 8. Sistem pemerintahan di mana badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari parlemen.
  7. 10. Perbedaan yang meliputi pola pikir, watak, dan tabiat yang dapat mendorong terjadinya konflik.
  8. 11. Segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional.
  9. 13. Suatu proses alternatif dalam penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak berselisih.
  10. 14. Indonesia merupakan negara ... dengan wilayah yang terbentang sangat luas.
  11. 16. Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan umum.
  12. 17. Paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu.
  13. 19. Keyakinan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan.
  14. 22. Segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan.
  15. 24. Pihak ketiga yang independen dan netral yang menghadirkan argumen dan membuat keputusan mengikat.
  16. 26. Diskriminasi yang didasarkan pada usia seseorang.
  17. 27. Menjaga keutuhan negara perlu dilakukan dengan meningkatkan rasa ... dan patriotisme.
  18. 28. Prinsip ... dalam berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan dalam bidang-bidang tertentu yang dilembagakan.
  19. 32. Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu mengalami pembaharuan disebut perubahan ...
  20. 34. Suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan.
  21. 35. Bentuk penyelesaian konflik melalui sistem peradilan formal, seperti pengadilan.
  22. 36. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa tunggal yang berkuasa secara mutlak atau konstitusional.