TTS PKN

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677
Across
  1. 2. Jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi International Criminal Court
  2. 6. Penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang sehingga diharapkan ditemukan satu kata kunci
  3. 7. Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa
  4. 8. Penafsiran yang didasarkan pada sejarah terbentuknya undang-undang
  5. 9. Terdiri dari Mahkamah Agung, peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi
  6. 12. Teori tujuan hukum yang mendasarkan pada etika
  7. 13. Keputusan hakim terdahulu atas suat perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa
  8. 14. HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia
  9. 18. Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran
  10. 19. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  11. 21. Hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi PUBLIK Hukum yang mengatur hubungan hukum antaralat kelengkapan negara serta antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum
  12. 22. Pasal yang mengatur tentang hak hidup
  13. 25. Sanksi norma hukum yang aturannya telah dibuat secara material telah diatur
  14. 26. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK
  15. 28. Norma yang merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran
  16. 29. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya
  17. 33. Jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil
  18. 34. Penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undnag-undang itu sendiri
  19. 36. Hak yang hanya dimiliki oleh warga negara dari negara yang bersangkutan
  20. 39. Teori tujuan hukum yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat
  21. 43. Komisi Pemberatasan Korupsi
  22. 44. Lembaga yang menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga negara
  23. 47. Pasal yang mengatur tentang hak kebebasan beragama
  24. 50. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, berikut tujuan hukum menurut …
  25. 51. Membina kerjasama antarsesama merupakan salah satu contoh kewajiban warga negara di lingkungan
  26. 54. Keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali
  27. 56. Hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan merupakan hak asasi
  28. 57. Pasal yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial
  29. 59. Hukum yang berisi perintah dan larangan
  30. 61. Hormat dan patuh kepada guru merupakan salah satu contoh kewajiban warga negara di lingkungan
  31. 62. Kesenjangan sosial merupakan faktor … dalam penyebab terjadinya HAM
  32. 65. Norma yang merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)
  33. 66. Hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang merupakan hak asasi
  34. 67. Sikap tidak toleran merupakan faktor … dalam penyebab terjadinya HAM
  35. 69. pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat
  36. 71. Pasal yang mengatur tentang hak berkeluarga
  37. 73. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dan orang lain ataupun antara orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan
  38. 74. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berikut pengertian hukum menurut …
  39. 75. Pasal yang mengatur hak komunikasi dan informasi
  40. 76. Penafsiran yang didasarkan pada arti kata
  41. 77. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Down
  1. 1. Metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini
  2. 3. Hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah
  3. 4. Hukum yang hanya berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu
  4. 5. Salah satu sifat HAM yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan.
  5. 9. Norma yang merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu percobaan
  6. 10. Hukum yang berlaku sekarang (ius constitutum)
  7. 11. Pelanggaran HAM yang bersifat non-derogable rights, yang haknya tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apa pun
  8. 15. Hak yang bersifat universal dan tidak terikat dengan status kewarganegaraan seseorang
  9. 16. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material
  10. 17. Nilai pancasila yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila
  11. 20. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan
  12. 22. Nilai pancasila yang merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
  13. 23. Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan
  14. 24. Nilai yang terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis
  15. 27. Nilai pancasila yang berkaitan dengan hakikat sila pertama hingga sila kelima
  16. 30. Tentara Nasional Indonesia
  17. 31. Hak Asasi Manusia
  18. 32. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan
  19. 35. Norma yang merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat
  20. 37. Hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan hak asasi
  21. 38. Peraturan yang tidak ditulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat
  22. 40. Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang/melanggar hukum dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya
  23. 41. Hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik merupakan hak asasi
  24. 42. Pasal yang mengatur tentang hak memperoleh
  25. 45. Setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan merupakan hak asasi
  26. 46. Kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa
  27. 48. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia
  28. 49. Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara
  29. 52. Pelanggaran yang derogable bersifat hak-haknya boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak
  30. 53. Segala sesuatu yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir
  31. 55. Lembaga Bantuan Hukum
  32. 58. Gabungan dari teori etis dan teori utilitis
  33. 60. Hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual merupakan hak asasi
  34. 63. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu contoh kewajiban warga negara di lingkungan
  35. 64. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  36. 68. Sanksi norma hukum yang aturannya telah dibuat secara material yang telah ditetapkan kadar hukumannya
  37. 70. Penasihat Hukum
  38. 72. Pasal yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama