TTS PKN

12345678910111213141516171819202122232425262728
Across
  1. 3. peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden
  2. 5. penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
  3. 6. organisasi masyarakat kesatuan adat (di Bali), yang terdiri dari para pemakai saluran air dan tambak kolektif
  4. 8. istilah yang digunakan untuk menyebut kepulauan Indonesia sebelum nama Indonesia populer digunakan
  5. 9. paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan beragama
  6. 10. maklumat dari penguasa yang memuat satu keputusan penguasa
  7. 12. paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama
  8. 16. sesuatu dengan asas perilaku yang disepakati secara umum
  9. 17. tindakan atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau orang yang tidak menepati perjanjian
  10. 19. sistem pemerintahan yang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahannya berada di tangan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen
  11. 24. masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi)
  12. 25. aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai perpaduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima
  13. 27. ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
  14. 28. salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa
Down
  1. 1. sikap yang hanya mendasarkan pada perhitungan laba dan rugi, dan tidak berdasarkan cita-cita hukum
  2. 2. perbuatan yang bertentangan dengan hukum
  3. 4. kewenangan atau kekuasaan pada diri seseorang untuk berbuat sesuatu
  4. 5. menutup diri
  5. 6. negara bersusunan jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian
  6. 7. paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
  7. 11. tata pemerintahan negara; pemerintahan yang berkuasa
  8. 13. berarti watak kesusilaan atau adat atau Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
  9. 14. kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia
  10. 15. aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili/ memutus suatu perkara
  11. 18. semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum maupun, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang
  12. 20. hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan
  13. 21. perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
  14. 22. hukum yang dikedepankan
  15. 23. pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu
  16. 26. peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh penguasa negara, berisi mengikat setiap orang, dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara