TTS PKN

1234567891011121314151617181920212223242526272829
Across
  1. 3. negara bersusunan jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian
  2. 4. menutup diri
  3. 9. paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama
  4. 10. pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu
  5. 14. salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa
  6. 15. istilah yang digunakan untuk menyebut kepulauan Indonesia sebelum nama Indonesia populer digunakan
  7. 18. perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
  8. 20. paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan beragama
  9. 22. berarti watak kesusilaan atau adat atau Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
  10. 25. sesuatu dengan asas perilaku yang disepakati secara umum
  11. 26. hukum yang dikedepankan
  12. 27. peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh penguasa negara, berisi mengikat setiap orang, dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara
  13. 28. kewenangan atau kekuasaan pada diri seseorang untuk berbuat sesuatu
  14. 29. tata pemerintahan negara; pemerintahan yang berkuasa
Down
  1. 1. maklumat dari penguasa yang memuat satu keputusan penguasa
  2. 2. hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan
  3. 5. perbuatan yang bertentangan dengan hukum
  4. 6. kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia
  5. 7. ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
  6. 8. sikap yang hanya mendasarkan pada perhitungan laba dan rugi, dan tidak berdasarkan cita-cita hukum
  7. 11. tindakan atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau orang yang tidak menepati perjanjian
  8. 12. semua kebijakan, yang berkaitan dengan hukum maupun, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang
  9. 13. paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
  10. 16. aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai perpaduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima
  11. 17. sistem pemerintahan yang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahannya berada di tangan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen
  12. 19. organisasi masyarakat kesatuan adat (di Bali), yang terdiri dari para pemakai saluran air dan tambak kolektif
  13. 21. penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
  14. 23. masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi)
  15. 24. peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden
  16. 27. aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili/ memutus suatu perkara