TTS PKn
Across
- 3. tindakan yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran hukum
- 4. menolak suatu kewarganegaraan
- 7. teori Montesquieu
- 8. kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri
- 12. asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan
- 13. keputusan yang dikeluarkan presiden atas suatu permasalahan yang sangat penting,mendesak, dan darurat
- 15. hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
- 19. asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan
- 21. hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan
- 22. konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara
- 24. setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok penentang dengan jalan kekerasan fisik
- 26. bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden
- 28. pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- 30. pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- 33. seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan
- 34. pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum
- 36. ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang,bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas
- 38. badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri
- 39. menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja
- 40. kekuatan utama sistem pertahanan di Indonesia
Down
- 1. peristiwa penembakan mahasiswa universitas pada 12 Mei 1998
- 2. kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara
- 5. penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya
- 6. perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan jasmani maupun rohani
- 9. kewajiban dasar manusia
- 10. pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
- 11. dasar negara Indonesia
- 14. landasan dalam proses penegakkan hak asasi manusia
- 16. kewarganegaraan ganda
- 17. kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati
- 18. paham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia
- 20. kekuasaan untuk membuat undang-undang
- 23. United Nation Convention on the Law of the Sea
- 25. suatu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
- 27. hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
- 29. kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- 31. seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara
- 32. Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- 35. hukum dasar NKRI
- 37. penasihat hukum