TTS PPKN

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
Across
  1. 3. Dasar negara Indonesia
  2. 5. Tokoh pengemuka pembagian kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif
  3. 6. Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan
  4. 9. Pengamalan sila ke-4 Pancasila
  5. 10. Pasal 5 UUD 1945 mengatur wewenang Presiden sebagai kepala
  6. 11. Nilai Instrumental Sila ke-5 tentang perekonomian
  7. 13. Nilai dasar sila kedua Pancasila
  8. 15. Istilah lain Pembukaan
  9. 16. Bagian UUD 1945 yang tidak dapat diubah
  10. 20. Asas yang menjadi dasar pembagian kekuasaan vertikal
  11. 22. Hukum tertinggi di Indonesia
  12. 23. UUD 1945 termasuk jenis konstitusi
  13. 24. Nilai dari penjabaran Pancasila yang bersifat khusus dan berupa aturan hukum
  14. 27. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
  15. 31. Wujud penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
  16. 34. Mengangkat duta dan konsul wewenang Presiden sebagai
  17. 37. Melantik Presiden dan Wakil Presiden wewenang dari
  18. 38. Hasil Sidang Panitia Sembilan
  19. 40. Negara pembentuk BPUPKI
  20. 41. Jumlah peranan Pancasila
  21. 42. Pancasila berasal dari bahasa
Down
  1. 1. Lembaga pelaksana kekuasaan moneter
  2. 2. Tokoh pengemuka pembagian kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
  3. 4. Tanggal pengesahan UUD 1945
  4. 7. Kekuasaan menjalin hubungan dengan negara lain
  5. 8. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
  6. 12. Tokoh pencetus istilah Pancasila
  7. 14. Kekuasaan pembuat Undang-Undang
  8. 15. Sila pertama Piagam Jakarta diubah demi menjaga
  9. 17. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
  10. 18. Kekuasaan pelaksana Undang-Undang
  11. 19. Kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD
  12. 21. Kedaulatan berada di tangan
  13. 25. Tujuan bangsa tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke
  14. 26. Pembahasan Sidang I BPUPKI
  15. 28. Pasal 28E nilai instumental sila ke
  16. 29. Kekuasaan yang diatur dalam Pasal 24A, 24B, 24C
  17. 30. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia
  18. 32. Tokoh pengusul konsep musyawarah dalam perumusan dasar negara
  19. 33. Bentuk Negara Indonesia
  20. 35. Pasal 7 UUD 1945 mengatur masa jabatan
  21. 36. Kekuasaan vertikal menekankan hubungan antara pemerintah pusat dan
  22. 39. Jumlah jenis tataran nilai Pancasila