TTS PPKN

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
Across
  1. 2. mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi
  2. 5. yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
  3. 8. hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan
  4. 10. dorongan untuk melakukan pelanggaran ham yang berasal dari diri pelaku pelanggar ham disebut faktor
  5. 11. kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap
  6. 13. Menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat
  7. 15. hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum
  8. 16. persatuan Indonesia merupakan sila ke
  9. 18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran ham oleh
  10. 21. yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara di abdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
  11. 22. seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan
  12. 23. kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan
  13. 25. perwujudan dari pasal 24 C UUD Republik Indonesia tahun 1945
  14. 28. Demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan
  15. 29. suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik merupakan demokrasi
  16. 30. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh
  17. 31. hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa
  18. 32. hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain
  19. 33. hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan
  20. 34. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan
  21. 35. penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila merupakan nilai
  22. 36. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
  23. 37. Demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme-komunisme
Down
  1. 1. hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih
  2. 3. faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran ham disebut faktor
  3. 4. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat disebut
  4. 6. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan
  5. 7. negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara merupakan sistem
  6. 9. bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material merupakan demokrasi
  7. 12. pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang
  8. 13. gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan
  9. 14. hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak
  10. 17. yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang
  11. 18. realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari merupakan nilai
  12. 19. kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara
  13. 20. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang
  14. 24. nilai nilai dasar Pancasila bersifat
  15. 26. Demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi
  16. 27. hak hak yang melekat pada diri manusia disebut
  17. 36. ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian