TTS PPKN DELON SARAGIH XI MIA 2

123456789101112131415161718192021222324252627282930
Across
  1. 3. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTA NEGARA
  2. 6. KEPUTUSAN DARI HAKIM TERDAHULU UNTUK MENGHADAPI SUATU PERKARA YANF TIDAK DIATUR DIDALAM UU
  3. 9. MENGATUR HUBUNGAN NEGARA DENGAN INDIVIDU DAN UMUM
  4. 12. SERANGKAIAN ATURAN YANG MENGIKAT PADA SUATU MASYARAKAT YANG TIDAKTERTULIS DAN BERSUBER DARI KEBIASAAN
  5. 14. HUKUM TATA USAHA NEGARA DIKENAL JUGA DENGAN SEBUTAN
  6. 15. MENGATUR HUBUNGAN 2 ATAU LEBIH ORANG SECARA UMUM
  7. 17. MENGATUR NEGARA DENGAN BAGIAN BAGIANNYA
  8. 19. TIMBUL DARI OBJEKTIF, BERLAKU KE 1 ATAU LEBIH PIHAK
  9. 20. HUKUM YANG TELAH DISAHKAN OLEH BADAN LEGISLATIF ATAU UNSUR KETAHANAN YANG LAINNYA
  10. 21. MENGATUR HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU DALAM PERDAGANGAN
  11. 22. UU RI NO.26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG
  12. 24. HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA LAIN
  13. 25. MENGATUR HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN INDIVIDU LAIN
  14. 27. SINGKATAN DARI BADAN INTELEJEN NEGARA
  15. 28. PERJANJIAN ANTARA 2 NEGARA ATAU LEBIH UNTUK MENCAPAI HUBUNGAN HUKUM
  16. 30. MENGATUR HUBUNGAN INDIVIDU SECARA UMUM
Down
  1. 1. HUKUM YANG BISA DIKESAMPINGKAN BILA PIHAK BERSANGKUTAN SUDAH BUAT PERATURAN SENDIRI
  2. 2. SUATU PERNYATAAN YANG DITUANGKAN KEDALAM BAHASA OLEH SEMUA AHLI HUKUM
  3. 4. HUKUM NEGATIF DIKENAL JUGA DENGAN
  4. 5. HUMUN YANG BERLAKU BAGI SUATU MASYARAKAT DAN DAERAH TERTENTU
  5. 7. MENGATUR KEJAHATAN DAN MEMUAT SANKSI
  6. 8. HUKUM YANG BERLAKU DALAM SUATU WILAYAH NEGARA
  7. 10. HUKUMAN SEUMUR HIDUP DAN SEMENTARA DENGAN MAKSIMAL 20 TAHUN DAN MINIMAL 1 TAHUN
  8. 11. SIFAT DAN UNSUR HUKUM
  9. 13. ADA ATURAN YANG SECARA MATERIAL TELAH DITETAPKAN KADAR HUKUMAN BERDASARKAN PERBUATAN YANG DILANGGARNYA
  10. 16. UU RI NO.31 TAHUN 1997 MENGATUR TENTANG
  11. 18. NORMA GEREJA YANG MENGATUR ANGGOTANYA
  12. 23. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN MASYARAKAT TENTANG HAL YANG DILARANG DAN DIPERBOLEHKAN
  13. 25. SILA PANCASILA KEBERAPA YANG UTAMA SEBAGAI DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN
  14. 26. UU RI NO.3 TAHUN 1997 MENGATUR TENTANG
  15. 29. HUKUM YANG MENGATUR BAGAIMANA CARA MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANAKAN HUKUM MATERIAL