abc tts kebijakan fiskal

123456789101112131415161718192021222324252627282930
Across
  1. 3. Aktivitas penanaman modal oleh pemerintah maupun swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
  2. 4. Bagian belanja negara yang dipergunakan untuk membeli barang atau jasa habis pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  3. 5. Sistem pemungutan pajak yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
  4. 7. Sumber utama PAD selain retribusi, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah.
  5. 10. Belanja yang membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah.
  6. 11. Pajak yang timbul karena adanya suatu kegiatan yang menyebabkan munculnya pajak yang harus dibayar, seperti makanan dan pembelian kendaraan.
  7. 14. Pekerja yang gajinya dibayar oleh pajak atas fungsinya untuk membiayai pembangunan nasional.
  8. 16. Alokasi dana pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan.
  9. 19. Sifat pajak menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang KUP.
  10. 20. Belanja yang digunakan untuk memperoleh aset jangka panjang seperti pembangunan gedung, jalan, dan jembatan.
  11. 25. Jenis penerimaan negara berupa uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
  12. 26. Kondisi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan negara sehingga menimbulkan kebutuhan pembiayaan.
  13. 28. Perbedaan antara pungutan (retribusi, cukai, sumbangan, bea masuk) dan pajak jika dilihat dari penerimaannya.
  14. 29. Asal jumlah APBD yang dapat digunakan pemerintah daerah, apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD.
  15. 30. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam ekonomi.
Down
  1. 1. Kebijakan yang mengelola anggaran dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga kelancaran dan kestabilan perekonomian nasional.
  2. 2. Jenis belanja negara yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai negeri.
  3. 6. Fungsi pajak yang digunakan sebagai alat proteksi terhadap produk dalam negeri.
  4. 8. Jenis kebijakan fiskal yang diterapkan untuk menahan inflasi dengan cara menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak.
  5. 9. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan belanja daerah.
  6. 12. Prioritas dalam fungsi distribusi APBD.
  7. 13. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang menekankan pemungutan sesuai kemampuan wajib pajak.
  8. 15. Pajak yang hitungan pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga.
  9. 17. Lembaga negara yang bersama DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
  10. 18. Kondisi APBN yang mengalami total pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara.
  11. 21. Kebijakan fiskal berperan sebagai sarana untuk membagi hasil kegiatan ekonomi secara adil di berbagai wilayah atau daerah.
  12. 22. Fungsi APBD sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan.
  13. 23. Singkatan dari anggaran yang digunakan pemerintah pusat untuk mengatur penerimaan dan belanja negara.
  14. 24. Upaya pemerintah dalam membantu kelompok masyarakat rentan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
  15. 27. Kebijakan fiskal menstabilkan harga serta membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat.