Buncil

1234567891011121314151617181920212223242526
Across
  1. 1. Perdana Menteri yang membuat perjanjian bantuan militer dengan Amerika Serikat
  2. 3. Lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu pertama
  3. 7. Sistem yang menggantikan Demokrasi Liberal setelah tahun 1959
  4. 11. Nama lain dari Demokrasi Liberal
  5. 14. Partai Komunis Indonesia yang bangkit kembali pada masa Demokrasi Liberal
  6. 16. Tahun dimulainya masa Demokrasi Liberal di Indonesia
  7. 17. Ciri utama kabinet pada masa Demokrasi Liberal NATSIR; Perdana Menteri pertama pada masa Demokrasi Liberal
  8. 18. Partai Islam besar pada masa Demokrasi Liberal
  9. 20. Konstitusi yang diberlakukan kembali setelah Dekrit Presiden
  10. 21. Peristiwa politik penting tahun 1955 pada masa Demokrasi Liberal
  11. 23. Perdana Menteri yang menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia
  12. 26. Kondisi politik yang tidak stabil akibat sering bergantinya kabinet
Down
  1. 2. Gagasan politik Soekarno sebagai reaksi atas kegagalan Demokrasi Liberal
  2. 4. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal
  3. 5. Nama depan Perdana Menteri yang menjabat dua kali pada masa Demokrasi Liberal
  4. 6. Partai Nasional Indonesia, salah satu partai besar masa Demokrasi Liberal
  5. 8. Partai Sosialis Indonesia, salah satu partai pada masa Demokrasi Liberal
  6. 9. Konstitusi yang digunakan selama masa Demokrasi Liberal SOEKARNO; Presiden Indonesia pada masa Demokrasi Liberal MOHAMMADHATTA; Wakil presiden Indonesia saat awal Demokrasi Liberal
  7. 10. Bentuk kerja sama antarpartai dalam kabinet pada masa Demokrasi Liberal
  8. 12. Ideologi negara yang kembali ditegaskan dalam Dekrit Presiden 1959
  9. 13. Lembaga yang bertugas membuat konstitusi baru
  10. 15. Perdana Menteri yang menjabat setelah Sukiman
  11. 16. Tahun diselenggarakannya pemilihan umum pertama di Indonesia
  12. 19. Tahun berakhirnya masa Demokrasi Liberal
  13. 22. Partai yang awalnya bergabung dengan Masyumi kemudian keluar
  14. 24. Tindakan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante
  15. 25. Lembaga pemerintahan yang sering jatuh bangun akibat konflik politik partai