Across
- 2. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam konteks hukum internasional?
- 5. Organisasi yang melantik Sukarno sebagai presiden pada 18 Agustus 1945?
- 6. Piagam hasil kerja Panitia Sembilan yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 dikenal dengan nama apa?
- 7. Bentuk pemerintahan di Indonesia yang dijalankan dengan sistem presidensial?
- 9. Ideologi yang menekankan pada kontrol negara secara otoriter dan tidak toleran terhadap oposisi?
- 10. Nilai dalam Pancasila yang berkaitan dengan pemerataan dan keadilan sosial?
- 12. 1945 Konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi negara Indonesia?
- 13. Sistem peradilan yang berlaku di Indonesia untuk menegakkan hukum?
- 16. Nilai dalam Pancasila yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemakmuran?
- 17. Sila pertama dalam Pancasila berhubungan dengan nilai apa?
- 21. Ideologi yang menekankan pemerataan dalam perekonomian dan kekuasaan yang lebih merata?
- 22. Badan yang dibentuk pada 22 Agustus 1945 untuk menjaga keamanan setelah proklamasi?
- 23. Pancasila merupakan jenis ideologi apa yang mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman?
- 24. Asas yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, berdasarkan UUD 1945?
- 25. Dimensi Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh?
Down
- 1. Sifat ideologi tertutup yang biasanya bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara apa?
- 3. Apa nama badan yang dibentuk Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia?
- 4. Siapa wakil presiden pertama Indonesia yang dilantik pada 18 Agustus 1945?
- 8. Teori yang tidak cocok untuk Indonesia menurut Supomo karena menindas golongan tertentu?
- 11. Keputusan hakim yang menjadi pedoman bagi hakim lainnya dalam memutuskan perkara?
- 14. Ideologi yang mempengaruhi sejarah politik Indonesia di masa lalu?
- 15. Jakarta Nama piagam yang memuat rumusan dasar negara sebelum diubah pada 18 Agustus 1945?
- 18. Nilai dalam Pancasila yang diwujudkan melalui musyawarah?
- 19. Ideologi yang menekankan kebebasan individu dan pasar bebas?
- 20. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD di Indonesia?
