PP

12345678910111213141516171819202122232425
Across
  1. 1. hak untuk meminta keterangan kepada presiden
  2. 9. Suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang sifatnya formal
  3. 12. Republik Indonesia juga mempunyai satu jenis wilayah lagi walaupun dalam kenyataannya terdapat diwilayah negara lain, Yaitu
  4. 13. Negara manakah yang menganut sistem pemerintahan parlementer untuk pertama kalinya
  5. 16. Manakah negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan referendum
  6. 17. Wujud tanggung jawab warga negara dalam memilih pemimpin
  7. 19. Lembaga yang bertugas dalam bidang pertahanan negara
  8. 21. Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan oleh
  9. 23. Apa fungsi Pancasila yang berkaitan dengan kemajuan IPTEK dan pengaruh budaya asing
  10. 24. Sikap warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut
  11. 25. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang
Down
  1. 2. Kelompok yang bertujuan untuk keputusan politik yang berupa UU atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah
  2. 3. Yang menjadi causa material dari Pancasila adalah
  3. 4. Lembaga yang bertugas dalam bidang sosial
  4. 5. Menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum, merupakan amanat Pancasila sila
  5. 6. Salah satu bentuk pelanggaran hak yang sering terjadi dalam dunia pendidikan
  6. 7. Lembaga yang bertugas dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
  7. 8. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat
  8. 10. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila
  9. 11. Siapakah yang mencetuskan teori Trias Politika
  10. 14. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat
  11. 15. Lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
  12. 18. Lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman
  13. 20. Lembaga yang mengawasi penggunaan anggaran negara
  14. 22. Lembaga yang membuat undang-undang