ppkn

Edit Answers
12345678910111213141516171819
Across
  1. 2. Di dalam melihat peraturan perundang-undangan, selain keharusan terkait dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan diatasnya, hal ketiga, yang penting juga adalah?
  2. 4. yang Otonomi yang mengancam seluruh sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat desa adalah?
  3. 9. siapa yang menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia pada tahun 2019?
  4. 11. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi,sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan
  5. 12. Mengapa undang-undang ini dipandang penting(undang-undang 2011 no 12)
  6. 13. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa disebut sebagai
  7. 14. order untuk menyeragamkan nama,bentuk,susunan,dan kedudukan pemerintah adalah order?
  8. 16. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum dasar yang?
  9. 17. Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No?
  10. 19. perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang?
Down
  1. 1. UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah?
  2. 3. Kebijakan yang bersifat asimetris rezim Orde Baru telah merombak secara drastis desa dan semua perangkatnya menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan secara?
  3. 5. Pengaturan tentang desa pasca reformasi 1998 mengalami degradasi melalui peraturan Pemerintah Nomor
  4. 6. dokumen yang merencanakan Pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)adalah dokumen?
  5. 7. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia terdiri atas
  6. 8. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis?
  7. 10. Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional dihasilkan oleh?
  8. 15. Dengan substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, maka ditegaskan kembali 116 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk otonomi asli desa yang sejak awal telah dikoreksi oleh UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor
  9. 17. Perencanaan pembangunan diatur dalam UU No?
  10. 18. Berapa Perda yang bertentangan dengan kebijakan