PPKN TTS

12345678910111213141516171819202122232425
Across
  1. 5. konstitusi indonesia : hukum dasar tertinggi yang tidak tertulis
  2. 7. norma yang mengatur pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR(D) di berbagai tingkatan
  3. 9. undang-undang yang terbit setiap tahun dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
  4. 11. ganjaran bisa disebut juga sebagai
  5. 12. kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara
  6. 13. menjadi ideologi, falsafa dan sumber dari segala sumber hukum
  7. 14. DPRD provinsi, gubernur, dan DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah..
  8. 15. norma tentang aturan pergaulam dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat
  9. 16. pembenahan kualitas perundang-undangan bisa juga disebut dengan
  10. 20. mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum
  11. 22. norma aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya
  12. 23. aturan dalam norma dapat berubah setiap saat, terkasang rigid terkadang...
  13. 24. kata pembukaan dalam pembukaan UUD NRI 1945 sebelum diubah yaitu
  14. 25. pasal 29 menjelaskan tentang
Down
  1. 1. bahasa inggris dari hukuman yaitu
  2. 2. sanksi sosial bisa juga disebut sebagai
  3. 3. kata mukadimah dalam pembukaan uud NRI 1945 berubah menjadi
  4. 4. pancasila adalah norma dasar atau disebut juga sebagai
  5. 6. pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa disebut
  6. 8. ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  7. 10. pengakuan terhadap hal asal usul
  8. 17. kebijakan penyeragaman bisa disebut dengan
  9. 18. MA, MK, adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga..
  10. 19. MPR, DPR, DPD, adalah peraturan yang ditetapkan oleh
  11. 21. merujuk kepada pancasila, uud NRI tahun 1945, dan sumber-sumber otoritatif lainnya