Remedial Ekonomi: Nadya Arika Putri XI Sosial 5

Edit Answers
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Across
  1. 1. Penurunan nilai mata uang secara terus-menerus disebut
  2. 7. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara
  3. 8. Kebijakan moneter memperjualbelikan surat berharga di pasar
  4. 10. Kebijakan moneter berupa penyesuaian tingkat suku bunga bank
  5. 14. Kebijakan fiskal berupa memangkas belanja untuk tekan inflasi
  6. 15. Bank sentral yang memegang otoritas moneter di Indonesia
  7. 17. Dana transfer pusat untuk memeratakan kemampuan belanja rutin daerah
  8. 19. Kondisi saat pendapatan negara lebih besar daripada belanja
  9. 20. Pemberian sukarela dalam atau luar negeri yang tidak perlu dikembalikan
  10. 22. Pendapatan murni daerah yang digali dari potensi wilayahnya sendiri
  11. 25. Instrumen cadangan uang tunai minimum bank umum di bank sentral
  12. 27. Iuran wajib warga negara kepada negara tanpa imbalan langsung
  13. 28. Pungutan daerah atas pemakaian jasa atau pemberian izin dari pemda
  14. 30. Lembaga kementerian yang menyusun
Down
  1. 2. Bentuk penerimaan negara bukan pajak dari hasil tambang atau migas
  2. 3. Kebijakan mengurangi jumlah uang beredar disebut kebijakan uang
  3. 4. Dana transfer pusat untuk kegiatan fisik khusus prioritas nasional
  4. 5. Fungsi anggaran untuk membagi dana secara adil demi pemerataan
  5. 6. Dana transfer pusat berdasarkan persentase hasil alam atau pajak
  6. 9. Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disahkan oleh DPR
  7. 11. Kenaikan harga barang secara umum karena uang beredar terlalu banyak
  8. 12. Kebijakan fiskal berupa menaikkan belanja untuk dorong ekonomi
  9. 13. Anggaran yang digunakan jika draf APBN baru ditolak oleh DPR
  10. 16. Bantuan dana dari pemerintah untuk memotong harga jual barang
  11. 18. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD
  12. 21. Fungsi anggaran untuk membiayai fasilitas umum dan infrastruktur
  13. 23. Kondisi saat belanja negara lebih besar daripada pendapatan
  14. 24. Pungutan atas barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan
  15. 26. Kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar
  16. 29. Dasar hukum pengesahan APBD yang diterbitkan pemerintah daerah