SOAL TKA KLS 12_ KELOMPOK 6

Edit Answers
123456789101112131415
Across
  1. 3. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai .......
  2. 4. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali rangkaian amandemen. Amandemen pertama dilakukan oleh MPR pada tahun .......
  3. 5. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal ....... ayat (1).
  4. 7. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung disebut .......
  5. 9. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu ....... hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden.
  6. 12. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (5), khusus mengenai bentuk ....... tidak dapat dilakukan perubahan.
  7. 13. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai Pasal 3 ayat (1) adalah .......
  8. 14. Lembaga yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah .......
Down
  1. 1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diatur dalam Pasal .......
  2. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini merupakan bunyi dari Pasal .......
  3. 6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk .......
  4. 8. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan .......
  5. 10. Syarat-syarat untuk menjadi hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh .......
  6. 11. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat disebut hak .......
  7. 15. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara .......