SPKN

123456789101112131415161718192021222324
Across
  1. 2. Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik
  2. 4. Lembaga yang menetapkan SPAP sebagai standar audit
  3. 8. SPKN mewajibkan auditor yang memeriksa Laporan Keuangan entitas publik untuk mempertimbangkan dan melaporkan efektifitas sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
  4. 11. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan penugasan apabila terjadi
  5. 14. Yang menjadi dasar saat dilakukan Pemeriksaan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif
  6. 15. Sikap pemeriksa yang diperlukan dalam melakukan penilaian resiko
  7. 16. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa merupakan salah satu gangguan pribadi terhadap
  8. 20. Pemeriksa harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan LHP adalah tepat sesuai dengan
  9. 22. Dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, pemeriksa harus memiliki
  10. 23. Salah satu wujud penerapan nilai integritas
  11. 24. Perilaku yang kurang atau tidak layak dilakukan bila dibandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana dan menggunakan akal sehat dengan mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan publik yang baik disebut
Down
  1. 1. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang
  2. 3. Anggota BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yaitu
  3. 5. Pemeriksa dapat membatasi komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan dalam pemeriksaan
  4. 6. BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar BPK yang kompeten untuk memberikan saran kepada pemeriksa maupun menjadi bagian dari Tim Pemeriksa, dengan pertimbangan BPK meyakini bahwa tenaga ahli tersebut
  5. 7. Tujuan pemeriksa dalam penerapan sistem pengedalian mutu adalah memberikan
  6. 9. Lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
  7. 10. Standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia
  8. 12. Selain untuk memberikan opini, SPKN juga mewajibkan pemeriksa mempertimbangkan ..... dalam pemeriksaan laporan keuangan
  9. 13. Tujuan standar umum adalah sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara
  10. 17. Minimal jam dalam 2 tahun pemeriksa diwajibkan untuk memelihara kompetensinya melalui pendidikan
  11. 18. Para pihak yang tidak melaksanakan kode etik dengan benar bisa memperoleh sanksi setelah diadakannya evaluasi oleh
  12. 19. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa merupakan gangguan terhadap
  13. 21. Kode etik BPK