TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

2. Aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi.
4. Peraturan yang berada di bawah undang-undang.
5. Lembaga negara yang berwenang mengesahkan rancangan undang-undang setelah dibahas bersama DPR.
7. Peraturan yang dibuat Presiden untuk melaksanakan Undang-undang.
11. Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan ketetapan MPR.
12. Dokumen yang berisi norma dan aturan hukum tertulis.
15. Aturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota.
18. Peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden.
20. Lembaga yang memiliki kewenangan membuat Undang-undang bersama Presiden.
22. Peraturan yang dikeluarkan Presiden saat keadaan darurat.
23. Aturan dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.
24. Apa yang harus dilakukan agar Peraturan Perundang-undangan diketahui oleh masyarakat.
25. Kedudukan UUD 1945 dalam tata urutan perundang undangan.
26. Istilah untuk seluruh peraturan tertulis yang mengatur perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat.
27. Istilah untuk perubahan pada UUD 1945.
28. Kepala daerah yang berhak membuat Perda Provinsi bersama DPRD.

1. Lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
3. Jenis peraturan yang paling rendah dalam hierarki nasional.
5. Peraturan di bawah Peraturan Pemerintah.
6. Segala aturan hukum tidak boleh .... dengan UUD 1945.
8. Lembaga yang mengesahkan UUD 1945.
9. Lembaga yang memiliki kewenangan menguji peraturan pemerintah terhadap undang-undang.
10. Aturan yang dibuat Presiden untuk menjalankan Peraturan Pemerintah.
13. UU No. 12 Tahun 2011 mengatur tentang apa.
14. Cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
16. Istilah umum untuk semua bentuk hukum tertulis yang mengikat secara umum.
17. Kepala daerah yang berhak membuat peraturan Daerah Kabupaten.
19. Kepala daerah yang berhak membuat Peraturan Daerah Kota bersama DPRD.
21. Keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.