Title

1234567891011121314151617181920212223242526
Across
  1. 2. yang bersifat kaku dan memerlukan prosedur khusus untuk perubahannya.
  2. 3. yang digunakan untuk menyebut konstitusi yang tertulis.
  3. 7. satu tujuan dari konstitusi, yaitu membatasi ... penguasa.
  4. 8. (13 Soal)
  5. 9. kunci yang berkaitan dengan sifat konstitusi yang mudah diubah.
  6. 13. yang tidak memiliki konstitusi tertulis, hanya konstitusi tidak tertulis (konvensi), seperti Inggris.
  7. 15. yang tidak tertulis, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.
  8. 19. yang bertugas menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
  9. 20. konstitusi yang berlaku dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. (Singkatan 3 huruf)
  10. 21. satu pasal krusial yang dihapus dalam amandemen pertama UUD 1945, mengenai "Presiden menetapkan ...".
  11. 22. NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak ... kali.
  12. 23. yang berlaku saat ini di Indonesia. (Singkatan 4 huruf)
  13. 25. dasar atau hukum dasar tertinggi suatu negara yang mengatur tata negara dan pemerintahan.
  14. 26. kabinet saat UUDS 1950 berlaku, yang sering jatuh bangun.
Down
  1. 1. negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, saat ini bernama MPR.
  2. 4. dunia yang mendorong Indonesia untuk membentuk negara federal (RIS). (Singkatan 2 huruf)
  3. 5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945. (Singkatan 3 huruf)
  4. 6. tertinggi dalam suatu negara untuk membuat undang-undang.
  5. 10. lain untuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
  6. 11. dikeluarkannya Dekrit Presiden yang mengakhiri masa UUDS 1950. (Digit terakhir tahun)
  7. 12. UUD NRI 1945 memuat dasar negara kita, yaitu ....
  8. 14. lain untuk konstitusi tidak tertulis atau kebiasaan ketatanegaraan.
  9. 16. dari konstitusi yang mengatur segala sesuatu dengan jelas dan tuntas.
  10. 17. atau penambahan pada suatu dokumen resmi, seperti UUD.
  11. 18. yang pernah berlaku di Indonesia dari 1950 hingga 1959. (Singkatan 4 huruf)
  12. 20. Menurun (12 Soal)
  13. 24. yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh semua warga negara.