TTS APBN & APBD

Edit Answers
1234567891011121314151617181920
Across
  1. 4. Pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.
  2. 11. merupakan salah satu pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.
  3. 12. Fungsi ini dijadikan dasar untuk menerima pendapatan dan melakukan belanja
  4. 13. Jenis kebijakan anggaran ini dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi.
  5. 14. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  6. 15. Penerimaan negara berupa bantuan sumbangan dari dalam/luar negeri, baik dari pihak swasta ataupun pihak lain.
  7. 18. Pemerintah kota Z mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan APBD Tahun 2021. pernyataan tersebut termasuk dalam fungsi ...
  8. 19. Suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu.
  9. 20. Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Down
  1. 1. Salah satu contoh penerapan fungsi APBN yaitu memberikan bantuan tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19
  2. 2. merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.
  3. 3. Jenis kebijakan anggaran ini ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  4. 5. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau pelaku usaha.
  5. 6. APBN digunakan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.
  6. 7. pihak yang bisa mengesahkan atau menolak RAPBN.
  7. 8. merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan).
  8. 9. Jenis belanja ini dikeluarkan untuk membayar Aparatur Sipil Negara (ASN).
  9. 10. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.
  10. 16. merupakan pajak yang dikenakan untuk jenis barang yang memiliki dampak negatif yang besar untuk masyarakat.
  11. 17. merupakan pajak yang diterima oleh Pemerintah pusat.