Across
- 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah Indonesia terus melakukan ... kebijakan fiskal.
- 5. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan ... dan belanja setiap tahunnya.
- 7. Dewan perwakilan rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang ...
- 8. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah adalah …
- 9. Pemerintah dapat mendorong investasi melalui pemberian ... dan pembangunan infrastruktur.
- 12. Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak adalah pajak ...
- 14. Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan adalah belanja ...
- 16. Dengan menstimulasi atau menahan aktivitas ekonomi kebijakan fiskal dapat mengatur ... bisnis.
- 17. Menurut ..., kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur perubahan pajak, belanja serta transfer pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi.
- 21. ... dapat disebabkan oleh pengeluaran yang rendah dan penurunan harga secara umum.
- 22. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan dan barang mewah (PPnBM) adalah contoh dari pajak …
- 23. Menurut undang-undang Tahun 2016 Pasal 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh ...
- 24. Pemerintah dapat mengendalikan ... menggunakan kebijakan fiskal dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan.
- 27. Kebijakan fiskal yang berperan sebagai sarana untuk membagi hasil kegiatan ekonomi secara adil di berbagai wilayah atau daerah disebut fungsi ...
- 29. … bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
- 30. Ditingkatkannya anggaran dalam sektor infrastruktur dan layanan publik dapat menciptakan ... baru.
Down
- 1. Pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah pajak …
- 2. Kebijakan fiskal dengan tujuan menahan laju inflasi dan mengendalikan perekonomian adalah kebijakan fiskal...
- 4. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggarkan akan dikenakan sanksi hukum adalah asas …
- 6. Kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung adalah ...
- 10. Pajak yang diambil oleh ... digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan.
- 11. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan ... tahun sebelumnya.
- 13. Apabila permasalahan keseimbangan anggaran dan utang tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan risiko ... yang signifikan.
- 15. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak adalah asas …
- 18. Jenis pungutan daerah berdasarkan undang-undang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan adalah …
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki fungsi ... pada perencanaan, alokasi, pengawasan, distribusi, dan juga stabilisasi.
- 20. Setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga diperoleh dari penerimaan ...
- 25. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta bentuk fisik lainnya merupakan aset ...
- 26. Belanja subsidi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu belanja subsidi energi dan belanja subsidi ...
- 27. Tahun anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 …
- 28. Pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan ... masuk dan ... keluar. (kedua jawaban sama)