TTS PKN

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Across
  1. 3. Paham yang mengakui menerima dan menghargai kemajemukan masyarakat
  2. 4. Kondisi selaras dan serasi dalam keberagaman
  3. 7. Langkah pemulihan setelah konflik diredam
  4. 11. Konflik antar kelompok dengan keyakinan berbeda
  5. 12. Sistem pemerintahan Indonesia
  6. 13. Pemimpin RMS
  7. 17. Makna kata harmonia dalam bahasa Yunani adalah terikat secara
  8. 18. Pemegang kedaulatan tertinggi menurut UUD 1945
  9. 19. Penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga netral secara sukarela
  10. 20. Informasi palsu
  11. 21. Lembaga pertimbangan agung yang dihapus setelah amandemen
  12. 23. Pelabelan buruk berdasarkan ras atau gender
  13. 24. Lembaga pemegang kekuasaan peradilan
  14. 26. Konflik akibat perbedaan pandangan ketatanegaraan
  15. 28. Rasa takut kehilangan identitas kelompok secara berlebihan
  16. 30. Bidang strategi menghadapi ancaman konflik kepentingan
  17. 32. Relasi yang harus dibentuk oleh kelompok masyarakat beragam
  18. 34. Republik Maluku Selatan
  19. 35. Sikap menahan diri dan menghargai perbedaan pendapat
  20. 37. Daerah asal tari Reog Ponorogo
  21. 38. Masa jabatan presiden dalam satu periode
Down
  1. 1. Sifat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku
  2. 2. Sarana rakyat memilih presiden secara langsung
  3. 5. Upaya mengurangi dampak konflik
  4. 6. Penyelesaian konflik dengan pihak ketiga penentu keputusan akhir
  5. 8. Era setelah Orde Baru
  6. 9. Arti kata monos dalam istilah monarki
  7. 10. Sikap yang mengutamakan kepentingan diri sendiri
  8. 14. Lembaga tertinggi negara pada masa Orde Baru
  9. 15. Singkatan wilayah kesatuan Indonesia
  10. 16. Asal anggota kabinet dalam sistem parlementer
  11. 17. Presiden RI yang mundur 21 Mei 1998
  12. 22. Cara penyelesaian konflik tanpa kekerasan
  13. 23. Ketidakadilan berdasarkan perbedaan jenis kelamin
  14. 25. Sifat kekuasaan yang cenderung tidak terbatas
  15. 27. Lembaga yang memeriksa keuangan negara
  16. 29. Lembaga yang memutus usul pemberhentian presiden
  17. 31. Sikap mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban manusia
  18. 33. Nilai dasar pedoman hidup berbangsa
  19. 36. Aturan hukum dasar tertulis Indonesia