Across
- 5. Sistem pemerintahan pada masa Konstitusi RIS
- 10. PRRI/Permesta merupakan bentuk gerakan
- 14. Ancaman dari pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai budaya negara
- 16. Tokoh pemimpin gerakan RMS adalah Dr.
- 17. Penyelesaian konflik dengan keputusan mengikat oleh pihak ketiga
- 19. sosial Nilai dalam Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat
- 23. Masa jabatan presiden pada masa Orde Baru
- 25. Gerakan separatis di Aceh
- 27. Selatan Gerakan separatis di Maluku disebut Republik
- 28. Upaya pihak luar memengaruhi negara untuk mengganti sistem pemerintahan
- 30. Penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak bersengketa tanpa jalur hukum
- 31. Gerakan menggulingkan pemerintah dengan kekerasan
- 33. Keputusan dalam arbitrase bersifat
- 34. Ancaman dari luar berupa tindakan militer untuk menguasai wilayah
- 35. Sistem pemerintahan yang memberi hak rakyat memilih wakilnya langsung
- 36. Konstitusi Uji UU terhadap UUD 1945
Down
- 1. Bentuk pemerintahan berdasarkan prinsip kesatuan beberapa negara bagian
- 2. Tindakan kelompok bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan yang sah
- 3. Ancaman nonmiliter bidang pemikiran
- 4. Negara dengan prinsip checks and balances
- 6. Review Hak menguji kesesuaian peraturan dengan UUD
- 7. Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral tanpa memberi keputusan akhir
- 8. Perundingan tanpa titik temu
- 9. Organisasi yang berwenang melakukan peran legislatif dalam mengubah undang-undang
- 11. Sengketa diselesaikan oleh hakim negara
- 12. Sistem negara dengan kekuasaan terpusat
- 13. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi
- 15. Paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dengan cara-cara ekstrem
- 18. Paham anti-Pancasila dengan perubahan ekstrem
- 20. Contoh ancaman luar negeri berupa masuknya ideologi
- 21. Tindakan memperkaya diri atau pihak lain secara ilegal melibatkan pihak pemerintahan
- 22. Pemberontakan tahun 1950-an untuk mengganti pemerintahan sah
- 24. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia
- 26. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen
- 29. Pemeriksa keuangan negara
- 32. Mengubah dan menetapkan konstitusi negara
