TTS PKN

12345678910111213141516171819202122232425262728
Across
  1. 1. yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat dpr tentang presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum
  2. 6. tindakan/hukuman untuk memaksa orang menaati ketentuan undang-undang
  3. 9. sumber hukum di Indonesia
  4. 11. asas KPK yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK
  5. 13. semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan
  6. 15. hukum yang diberlakukannya asas pacta sunt servanda, abus de droit, dan asas konsesualisme
  7. 16. sebutan lain dari hukum dasar tidak tertulis
  8. 17. batas maksimum hukuman kurungan
  9. 19. bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu
  10. 22. nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari
  11. 24. lembaga penegak hukum yang melakukan penuntutan
  12. 25. membela kepentingan klien
  13. 26. jumlah asas dalam pedoman KPK
  14. 27. tindakan yang menyebabkan hukuman penjara
  15. 28. pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya
Down
  1. 1. salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah terutama saat ujian
  2. 2. lembaga yang menangani kasus korupsi
  3. 3. lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
  4. 4. orang yang menetapkan hakim agung
  5. 5. keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa
  6. 7. nama orang yang mengemukakan 5 asas hukum
  7. 8. pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban
  8. 10. lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara
  9. 12. setiap hukum yang berlaku harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya
  10. 14. lembaga penegak hukum yang keberadaannya diatur dalam UU RI nomor 18 tahun 2003
  11. 16. lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
  12. 18. perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya
  13. 20. jumlah saksi yang dibutuhkan untuk menuntut pelaku pelanggar pidana
  14. 21. tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan seseorang
  15. 23. sikap yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan