TTS Pkn

5. Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan
8. Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah
10. MPR hingga saat ini sudah melakukan amandemen UUD 1945 dalam empat rangkaian. Upaya MPR tersebut berkaitan dengan UUD 1945 yang bersifat
12. Tahta urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah
13. peraturan yang dibuat untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah
14. cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan
15. Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut
16. Hal-hal berikut ini yang bisa terjadi ketika tidak adanya sebuah peraturan, kecuali
19. berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 sesuai amanat pasal 3 ayat 1 adalah
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan

1. Membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan bentuk sikap menaati peraturan perundang-undangan dalam bidang
2. Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan
3. Dalam membentuk undang-undang, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
4. harta miliki tetangga, merupakan contoh perilaku mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan
6. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas
7. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut
9. secara historis uud 1945 disusun oleh
11. Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah
17. Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten adalah
18. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan