TTS PKN

2. Badan peradilan tinggi di Indonesia yang berwenang menguji undang-undang.
5. Badan peradilan tingkat pertama di Indonesia yang menangani perkara administrasi negara.
7. Prinsip dalam Pancasila yang menuntut adanya keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban.
8. Prinsip dalam Pancasila yang menekankan keberagaman dan persatuan dalam perbedaan.
11. Ideologi yang menolak adanya kelas sosial dan menekankan kesetaraan dalam kepemilikan.
14. Paham yang menekankan keberlanjutan lingkungan hidup dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
15. Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.
18. Ideologi politik yang menekankan supremasi negara dan otoritas pemerintah yang kuat.
19. Unsur dalam negara hukum yang menjamin keadilan di tengah masyarakat.
20. Unsur dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu tanpa diskriminasi.

1. Konsep dalam negara hukum yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.
3. Dokumen yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.
4. Pemikiran politik yang menentang kekuasaan absolut dan menekankan pemisahan kekuasaan.
6. Pemikiran politik yang menekankan kepentingan individu dan kebebasan pribadi.
9. Lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi keuangan negara.
10. Lembaga tinggi negara yang menetapkan kebijakan moneter di Indonesia.
12. Prinsip dalam Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat.
13. Badan peradilan tingkat pertama di Indonesia yang menangani perkara perdata dan pidana.
16. Dokumen yang memuat garis besar tujuan dan tanggung jawab negara.
17. Lembaga tinggi negara yang berperan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.