tts pkn bagian 1-2

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 2. Kata yang menggambarkan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945.
  2. 6. salah satu atribut pemersatu bangsa adalah
  3. 10. Sila ketiga Pancasila yang mengajarkan pentingnya persatuan, menghasilkan nilai instrumental apa yang mendasari keberagaman dalam bangsa Indonesia?
  4. 12. konstitusi dibagi menjadi?
  5. 15. Apa nama lembaga yang dibentuk untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan?
  6. 17. Proses pemerintahan yang tidak terlepas dari konstitusi.
  7. 18. Sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.
  8. 20. Negara yang menjadi contoh bagi Indonesia dalam hal pengaturan konstitusi.
Down
  1. 1. sosial Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
  2. 3. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu "Panca" yang berarti lima dan "Sila" yang berarti.
  3. 4. Sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.
  4. 5. UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus ___.
  5. 7. Pancasila Nilai instrumental sila keempat Pancasila yang berbicara tentang "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" mendasari sistem pemerintahan Indonesia. Apa sistem pemerintahan yang dimaksud?
  6. 8. salah satu ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
  7. 9. Dalam sila kedua Pancasila, terdapat prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kata yang menggambarkan keadaan saling menghargai dan memperlakukan sesama dengan adil?
  8. 11. Nama lengkap pengusul dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yang dikenal dengan sebutan 'Lahirnya Pancasila'
  9. 13. Nilai instrumental dari sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa", mengarah pada prinsip apa dalam kehidupan masyarakat Indonesia?
  10. 14. prinsip kelima yang diusulkan soekarno adalah
  11. 16. (Mahkamah konstitusi) Nama lembaga yang berwenang untuk menafsirkan UUD 1945.
  12. 19. Nama lembaga yang berwenang untuk menafsirkan UUD 1945.