TTS PKN

5. Dokumen yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.
7. Lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi keuangan negara.
10. Paham yang menekankan keberlanjutan lingkungan hidup dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
12. Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.
14. Lembaga tinggi negara yang berperan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.
16. Badan peradilan tingkat pertama di Indonesia yang menangani perkara perdata dan pidana.
17. Dokumen yang memuat garis besar tujuan dan tanggung jawab negara.
19. Unsur dalam negara hukum yang menjamin keadilan di tengah masyarakat.
20. Pemikiran politik yang menekankan kepentingan individu dan kebebasan pribadi.

1. Ideologi politik yang menekankan supremasi negara dan otoritas pemerintah yang kuat.
2. Konsep dalam negara hukum yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.
3. Prinsip dalam Pancasila yang menuntut adanya keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban.
4. Pemikiran politik yang menentang kekuasaan absolut dan menekankan pemisahan kekuasaan.
6. Badan peradilan tinggi di Indonesia yang berwenang menguji undang-undang.
8. Unsur dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu tanpa diskriminasi.
9. Prinsip dalam Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat.
11. Ideologi yang menolak adanya kelas sosial dan menekankan kesetaraan dalam kepemilikan.
13. Lembaga tinggi negara yang menetapkan kebijakan moneter di Indonesia.
15. Badan peradilan tingkat pertama di Indonesia yang menangani perkara administrasi negara.
18. Prinsip dalam Pancasila yang menekankan keberagaman dan persatuan dalam perbedaan.