Across
- 4. suatu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
- 7. menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja
- 8. asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan
- 9. tindakan yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran hukum
- 11. kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- 13. seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan
- 19. hukum dasar NKRI
- 21. kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati
- 23. menolak suatu kewarganegaraan
- 26. Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- 28. seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara
- 29. asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan
- 31. kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara
- 32. tempat untuk mengadili perkara
- 34. dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat
- 35. kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri
- 36. hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan
- 37. penasihat hukum
- 38. hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
Down
- 1. deklarasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957
- 2. badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri
- 3. pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman
- 5. presiden Indonesia yang menjabat selama 32 tahun
- 6. peristiwa penembakan mahasiswa universitas pada 12 Mei 1998
- 10. bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden
- 12. kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang memengaruhi
- 14. perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan jasmani maupun rohani
- 15. kekuatan utama sistem pertahanan di Indonesia
- 16. pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- 17. presiden RI pertama
- 18. paham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia
- 20. kewarganegaraan ganda
- 22. ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang,bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas
- 24. konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu adalah dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara
- 25. kekuasaan untuk membuat undang-undang
- 26. dasar negara Indonesia
- 27. United Nation Convention on the Law of the Sea
- 30. setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok penentang dengan jalan kekerasan fisik
- 33. pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana
- 38. hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa