TTS PPKN

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 4. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan disebut
  2. 6. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama dengan
  3. 8. Secara historis, persiapan kemerdekaan Indonesia disusun oleh
  4. 11. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki
  5. 12. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara
  6. 13. Putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan keluar majelis disebut ketetapan
  7. 15. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak... kali perubahan
  8. 16. peraturan perundang undangan yang dibentuk DPRD Provinsi
  9. 17. UUD NO 26 Tahun 2000
  10. 20. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator salah satunya...
Down
  1. 1. Yang menetapkan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945
  2. 2. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
  3. 3. pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti
  4. 5. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat disebut asas
  5. 7. sebagai hukum dasar, UUD mengikat setiap warga negara dan berisi ketentuan yang harus ditaati dan berisi
  6. 9. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya disebut peraturan
  7. 10. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat salah satunya secara
  8. 14. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan... dalam sistem pemerintahan di Indonesia
  9. 18. Melakukan perubahan dengan menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya disebut cara
  10. 19. uud nomor 22 tahun 2009