TTS PPKN Puzzle 8C

1234567891011121314151617181920
Across
  1. 2. Peraturan daerah kabupaten merupakan tata urutan perundang undangan ke
  2. 5. uud nkri 1945 diubah dan disahkan oleh
  3. 7. contoh pada praktek monopolistis serta konglomerasi dengan masa pemerintahan yang didalam orde baru bisa disebut sebagai suatu penyimpangan pada bidang
  4. 14. bagian uud 1945 yang tidak boleh diamandemen
  5. 16. hukum dasar yang tidak tertulis disebut
  6. 17. suatu negara demokrasi yang memegang kekuasaan paling tinggi yaitu
  7. 19. Peraturan daerah (Perda) Kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan
  8. 20. Peraturan presiden merupakan tata urutan perundang undangan ke
Down
  1. 1. perda kabupaten ditetapkan oleh DPRD kabupaten bersama dengan
  2. 3. menurut pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 Indonesia adalah negara
  3. 4. peraturan pemerintah ditetapkan oleh
  4. 6. pemerintah yang mengutamakan pada kepentingan publik serta yang bisa mengkesampingkan kepentingan individu disebut
  5. 8. Peraturan daerah provinsi merupakan tata urutan perundang undangan ke
  6. 9. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat merupakan tata urutan perundang undangan ke
  7. 10. menurut aturan urutan peraturan perundang-undangan paling tinggi yaitu
  8. 11. peraturan daerah provinsi jawa tengah 7 tahun 2015 tetang pelayanan publik,merupakan contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh
  9. 12. lembaga negara yang bertugas membuat perundang-undangan adalah
  10. 13. peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh dpr harus
  11. 15. UUD NRI 1945 mengaalami amandemen sebanyak
  12. 18. undang undang dan peraturan pemerintah merupakan tata urutan perundang undangan ke