Across
- 2. Peraturan daerah kabupaten merupakan tata urutan perundang undangan ke
- 5. uud nkri 1945 diubah dan disahkan oleh
- 7. contoh pada praktek monopolistis serta konglomerasi dengan masa pemerintahan yang didalam orde baru bisa disebut sebagai suatu penyimpangan pada bidang
- 14. bagian uud 1945 yang tidak boleh diamandemen
- 16. hukum dasar yang tidak tertulis disebut
- 17. suatu negara demokrasi yang memegang kekuasaan paling tinggi yaitu
- 19. Peraturan daerah (Perda) Kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan
- 20. Peraturan presiden merupakan tata urutan perundang undangan ke
Down
- 1. perda kabupaten ditetapkan oleh DPRD kabupaten bersama dengan
- 3. menurut pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 Indonesia adalah negara
- 4. peraturan pemerintah ditetapkan oleh
- 6. pemerintah yang mengutamakan pada kepentingan publik serta yang bisa mengkesampingkan kepentingan individu disebut
- 8. Peraturan daerah provinsi merupakan tata urutan perundang undangan ke
- 9. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat merupakan tata urutan perundang undangan ke
- 10. menurut aturan urutan peraturan perundang-undangan paling tinggi yaitu
- 11. peraturan daerah provinsi jawa tengah 7 tahun 2015 tetang pelayanan publik,merupakan contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh
- 12. lembaga negara yang bertugas membuat perundang-undangan adalah
- 13. peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh dpr harus
- 15. UUD NRI 1945 mengaalami amandemen sebanyak
- 18. undang undang dan peraturan pemerintah merupakan tata urutan perundang undangan ke