UH 2 (KONSTITUSI UUD 1945, RIS, UUDS 1950)

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
Across
  1. 2. Konferensi yang melahirkan Konstitusi RIS
  2. 3. Bentuk negara Indonesia menurut UUD 1945
  3. 6. Perubahan resmi terhadap UUD 1945 pada 1999–2002
  4. 8. Konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945
  5. 9. Presiden yang mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959
  6. 10. Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu presiden awal kemerdekaan
  7. 12. Lembaga yang berwenang mengubah UUD 1945 pada masa Reformasi
  8. 14. Bagian UUD 1945 yang berisi pasal-pasal
  9. 16. Forum PPKI yang mengesahkan UUD 1945
  10. 17. Tanggal dikeluarkannya Dekrit Presiden pengembalian UUD 1945
  11. 20. Lembaga perwakilan daerah dalam sistem Konstitusi RIS
  12. 21. Sistem pemerintahan yang menonjol pada masa UUDS 1950
  13. 24. Dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
  14. 27. Bentuk negara dalam Konstitusi RIS
  15. 30. Konstitusi negara federal yang berlaku 1949–1950
  16. 31. Badan yang menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
  17. 33. Badan pembuat UUD yang gagal menyusun konstitusi baru
  18. 34. Wakil Presiden RI pertama
Down
  1. 1. Masa yang membuka empat kali perubahan UUD 1945
  2. 2. Badan pemerintahan yang sering berganti pada masa demokrasi liberal
  3. 4. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum amandemen
  4. 5. Sistem pemerintahan dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950
  5. 7. Hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara
  6. 11. Bagian batang tubuh UUD yang menjadi objek perubahan
  7. 13. Panitia yang mengesahkan UUD 1945 sehari setelah proklamasi
  8. 15. Konstitusi sementara yang berlaku 1950–1959
  9. 18. Lembaga permusyawaratan sementara pada masa Orde Lama
  10. 19. Bentuk negara yang ditegaskan kembali melalui Dekrit 5 Juli 1959
  11. 22. Bagian dalam Pembukaan UUD 1945 yang berjumlah empat
  12. 23. Latar sejarah awal berlakunya UUD 1945
  13. 25. Keputusan Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945
  14. 26. Bagian UUD 1945 yang memuat alinea dan tujuan negara
  15. 28. Ciri demokrasi parlementer pada masa UUDS 1950
  16. 29. Lembaga perwakilan yang ikut membahas amandemen UUD 1945
  17. 32. Pasal UUD 1945 yang mengatur tata cara perubahan UUD