Across
- 3. Seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian kompetensi.
- 4. dasar penggajian.
- 7. Lembaga non struktural yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit.
- 8. kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan
- 10. Singkatan dari Monitoring Center for Prevention ; sebuah aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi.
- 13. Suatu sistem politik yang memberikan kesempatan seseorang memimpin atau menduduki jabatan berdasarkan kemampuan atau prestasi.
- 15. Keyakinan yang mendasari semangat kerja keras dan ketekunan.
- 18. Nilai yang ditentukan untuk jabatan atau faktor kelulusan.
- 19. Disingkat-perjalanan pulang pergi.
- 22. menurut cara yang semestinya; berlaku; sah.
- 24. Hak istimewa bersifat mandiri dan mutlak yang dimiliki pejabat atau lembaga berdasarkan konstitusi.
- 25. singkatan untuk sebutan fungsional BPKP/ Itjen/ Inspektorat.
- 26. Menunjuk nama diri atau bertindak bagi nama jabatan tertentu.
- 27. Perjalanan dinas/Peninjauan lapangan.
- 28. Disingkat- jenis kepegawaian ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 30. Uang yang dibayarkan untuk semua biaya (transport, uang makan, dan sebagainya) dengan cara sekaligus.
- 31. konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsif kebenaran serta kejujuran.
Down
- 1. pembengkokan kenyataan; menyimpang dari fakta sebenarnya.
- 2. Susunan pegawai dalam suatu satuan organisasi berdasarkan kelas jabatan.
- 5. Lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN.
- 6. Pengakuan/penegasan kekecualian; nilai tambahan dengan kriteria tertentu.
- 9. pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan.
- 11. pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur.
- 12. Tiga menteri yang menjalankan pemerintahan secara kolektif bila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap sebelum habis masa jabatan.
- 14. Jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
- 16. Lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan melakukan pengkajian dan penyelenggaraan diklat aparatur.
- 17. Bapak birokrasi modern (rasional, formal, terstruktur, otoritas, hirarki, rentang kendali, spesialisasi, kompetensi, karir, disiplin dan impersonal.
- 20. Kewenangan yang melekat pada pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- 21. Hal sangat penting; keharusan yang mendesak.
- 23. Perubahan besar yang mengubah tatanan lama menjadi sistem baru.
- 24. nama kementerian yang berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan
- 27. Disingkat-penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada ASN yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- 29. Seseorang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi pemerintahan/perusahaan dan digaji untuk menghasilkan barang dan jasa.